Data-data terkini pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dapat di lihat di menu Bank Data Berita terkini tentang Sumbawa |
|
|
|
|
|
ITK Desak Kejagung Menahan Paksa Gubernur NTB Kamis, 05 Juni 08 - Di Posting Oleh : admin | 538 Baca | 0 komentar

Jakarta, Sumbawanews.com.- Meskipun Kejaksaan Agung RI telah menetapkan Gubernur NTB H.L Serinata sebagi tersangka Korupsi APBD NTB tahun 2001 - 2003, masyarakat NTB masih belum yakin kejaksan akan menuntaskan kasus yang melibatkan orang pertama di NTB tersebut. Dalam Laporan BPK, kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur NTB mencapai Rp.17.5 Milyar namun berdasarkan pernyataan Jampidsus Jampidsus Marwan Efendi menjelaskan kepada wartawan disaat pemeriksaan Gubernur NTB di Gedung bundar Kamis 24 April 2008, bahwa Gubernur NTB dindikasi melakukan korupsi sebesar 26.5 M. Angka ini ...selengkapnya »»
| Index topik Pilihan |
Total Visitor : 46233 visitors Total Hits : 43575 hits Total Online : 73
users |
Lihat Pesan Selanjutnya
Institut Transparansi Kebijakan The Policy Institute for Transparency Nasional Komp. Dosen IKIP Blok 4/20 Jatibening - Pondok Gede Bekasi 17421, Indonesia. Phone : +62-21-8486647, 70960307, Fax: +62-21-8486647, e-mail: sekretariat@kebijakan.org ITK Jakarta Jl. Cisanggarung IV No.177 Jakarta 14130 telp. 021- 44837419, Fax 021- 44837402 jakarta@kebijakan.org ITK NTB Jl. Nusantara No 15 Kel. Bada Dompu NTB Telp. 0373 - 2200 e-mail : ntb@kebijakan.org 
|
|
|
Send
Tiga Hakim Tipikor Diteror Selasa, 19 Agustus 08 - Di Posting Oleh : admin | 10 Baca | 0 komentar
Jakarta, Kompas - Menjadi hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor bukan hal mudah, terlebih jika terdakwa yang diadili adalah orang yang memiliki uang dan kekuasaan. Tiga hakim Pengadilan ...selengkapnya »» Menhuk dan HAM: Kerja Sosial Efektif jika Ditonton Selasa, 19 Agustus 08 - Di Posting Oleh : admin | 11 Baca | 0 komentar
Jakarta, Kompas - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta mendukung diterapkannya hukuman tambahan kerja sosial bagi narapidana kasus korupsi. Pasalnya, ketentuan tersebut memang sudah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang ...selengkapnya »» DPD-MPR Deklarasikan Hari Konstitusi Pimpinan DPR Tidak Hadir dan Diwarnai Protes Selasa, 19 Agustus 08 - Di Posting Oleh : admin | 11 Baca | 0 komentar
Jakarta, Kompas - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita menandatangani deklarasi pencanangan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi di Ruang GBHN, Kompleks Gedung ...selengkapnya »» Potensi PNBP Tak Maksimal. Eksekusi Molor Bertahun-tahun Selasa, 19 Agustus 08 - Di Posting Oleh : admin | 11 Baca | 0 komentar
Jakarta, Kompas - Uang pengganti perkara korupsi yang diserahkan ke kas negara merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dengan tertunggaknya uang pengganti, potensi PNBP pun tak dapat ...selengkapnya »» KPK Harus Segera Bergerak. Agus Condro Sudah Lama Cerita Merasa Bersalah Selasa, 19 Agustus 08 - Di Posting Oleh : admin | 13 Baca | 0 komentar
Jakarta, Kompas - Masyarakat Profesional Madani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera bergerak efektif dan komprehensif, membongkar skandal transaksional yang terjadi di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 ...selengkapnya »»
| Index Berita | Index Agenda
|
|
|