
Insititut Transparansi Kebijakan (ITK) Insititut Transparansi Kebijakan (ITK) didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005 Dilegalkan dengan akta notaris Syanti Hardiyanti SH No.2 tanggal 29 Mei 2007 Insititut Transparansi Kebijakan (ITK) adalah sebuah organisasi nirlaba mandiri yang berupa mendorong teraplikasinya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya bisa melahirkan sebuah entitas pemerintahan, Dunia Usaha dan Masyarakat Madani yang baik, bersih dan efisien (good and clean governance/corporate/community) - yaitu sistem yang secara sadar mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip partisipasi (partcipatory), transparansi (transparancy), dan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan pemerintahan oleh Penyelenggara Negara yang didukung oleh insiatif dunia uasaha dan rakyatnya dalam menumbuhkembangkan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar pemikiran tersebut, maka didirikanlah Institut Transparansi Kebijakan (ITK) yang merupakan sebuah institusi riset dan advokasi non-pemerintah dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-partisan, dan non-diskriminatif. ITK memfokuskan diri dan membangun kompetensinya pada Pemantauan dan Penelitian (Monitoring dan Research), Pengembangan Kapasitas (Capacity Building), Lobi (Lobbying), Kajian Kebijakan ( Cutting Edge Research & Policy), Advokasi & Kampanye (Adovocacy & campaigning), Pendampingan Proses Peradilan (Litigation), Penerbitan (Publication) , dan Membentuk Jaringan Kerja( Working in Patnership ) Visi "Mendorong teraplikasinya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" Misi - Mengembangkan wacana penerapan intergritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Mengkaji secara empirik berbagai fakta sosial mengenai pemerintahan, masyarakat sipil dan demokrasi
- Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik
- Mengembangkan demokrasi ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat
- Mengembangkan institusi pemerintahan yang baik, bersih dan efisien
- Mengembangkan otonomi masyarakat dan kapasitas kelembagaan sosial lokal
- Mengembangkan media komunikasi wacana penerapan intergritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Memperkuat kapasitas pejabat publik dalam proses penanganan kebijakan, keuangan dan manajemen pemerintahan
- Mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai Stakeholder terkait
Institut Transparansi Kebijakan The Policy Institute for Transparency ( Nasional ) Komp. Dosen IKIP Blok IV/41 Jatibening - Pondok Gede 17421, Indonesia. Phone : +62-21-8482273, 70960307, Fax: +62-21-8482273, e-mail: sekretariat@kebijakan.org ITK Jakarta Jl. Cisanggarung IV No.177 Jakarta 14130 telp. 021- 44837419, Fax 021- 44837402 jakarta@kebijakan.org ITK NTB Jl. Cendrawasih No. 73 Sumbawa Besar NTB. 0371-234061 Jl. Nusantara No 15 Kel. Bada Dompu NTB Telp. 0373 - 2200 e-mail : ntb@kebijakan.org
Anggaran Dasar ITK |