Jakarta, Kompas - Partai politik dinilai ”menyandera” Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada lagi alasan rasional dan substantif untuk mengulur-ulur penyelesaian RUU tersebut.

Perdebatan yang berlarut-larut seperti ...selengkapnya »»

Jakarta, Kompas - Setelah surat keputusan pensiun Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan ditandatangani pada Kamis (9/10), hal serupa akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para hakim agung yang segera ...selengkapnya »»

Jakarta, Kompas - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramowardhani, meminta pemerintah berani menerapkan langkah radikal dalam menertibkan bisnis TNI, yaitu dengan mengambil alih semua bentuk bisnis yang ada ...selengkapnya »»

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bersikap tegas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung atau RUU MA, terutama terkait dengan upaya sinkronisasi dengan RUU Mahkamah Konstitusi dan ...selengkapnya »»

Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi atau MK akan membuat papan pengumuman berisi daftar kekayaan penyelenggara negara di lembaga itu. Setiap daftar kekayaan penyelenggara negara yang sudah diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi ...selengkapnya »»

Jakarta, Kompas - Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengaku menyesal telah percaya kepada dewan gubernur terkait dengan aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar. Akibat kepercayaan ...selengkapnya »»

Jakarta, Kompas - Meskipun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik 0,3 dari 2,3 pada tahun 2007 menjadi 2,6 pada tahun 2008, sebaiknya pemerintah tetap waspada.

”Pemerintah jangan terlalu percaya diri bahwa apa ...selengkapnya »»

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, membaiknya indeks persepsi korupsi di Indonesia menurut Transparency International merupakan hasil nyata upaya gigih memberantas korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk terus ...selengkapnya »»