Kejaksaan dan Dewan Terus Diserbu Pendemo
Selasa, 15 Desember 09 - diposting oleh : admin

Dompu, Gaung NTB.- Puluhan masa yang mengatasnamakan Institusi Transparansi Kebijakan
(ITK) Dompu dan Aliansi masyarakat Nggahi Rawi Pahu (Amara) Dompu,
Senin (14/09) kemarin, melakukan aksi demonstrasi ke Kejaksaan Negeri
(Kejari) dan DPRD Dompu.

Demo kali ini mendesak penyelesaian kasus Desa Kiwu dan sejumlah kasus lain yang terjadi di Dompu.

Korlap aksi, Johansyah mengatakan sampai saat ini penegak hukum dalam
hal ini Kejaksaan Negeri Dompu, belum ada satupun pelaku korupsi yang
diseret ke meja hijau. Padahal sejumlah di Dompu ada sejumlah kasus
besar seperti kasus PDAM dan Bronjong yang telah nyata terbukti ada
penyimpangan. Namun pihak penegak hukum belum juga mampu menyelesaikan.

“Kami minta Kejari Dompu lebih serius dalam menangani berbagai kasus di Dompu, “pintanya

Selain mendesak penyelesaian kasus Bronjong dan PDAM, masa ITK dan
Amara juga mendesak Kejari Dompu, untuk penyelesaian kasus Kepala Desa
Kiwu Nur Sayuti terkait penyimpangan kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT)
tahun 2008/2009. Desakan untuk penyelesaian kasus Kepala Desa Kiwu ini,
lantaran sampai saat ini pihak Kejari Dompu belum juga memproses kasus
yang dilaporkan masyarakat Desa Kiwu tersebut. “Kasus penyimpangan dana
BLT oleh Kedes Kiwu ini, telah lama kami laporkan, namun Kejari Dompu
belum juga menindak lanjutinya. “Ungkap Amara, Munawir.

Setelah menggelar aski demonstrasi di Kantor Kejari Dompu, masa kedua LSM ini, melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Dompu.

Di kantor dewan, mereka meminta APBD Dompu harus pro rakyat dari pada
diperutukan diperuntukan bagi belanja pegawai. “Kami meminta pembahasan
APBD Dompu lebih mementingkan rakyat kecil, ketimbang pegawai,” katanya
mengkritik.

Setelah beberapa saat melakukan aksinya, masa kemudian menggelar dialog dengan anggota DPRD Dompu.

Dalam dialog, mereka meminta agar anggaran yang sekarang ini sedang dalam pembahasan lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Dompu, Sirajudin, mengatakan
akan melakukan rasionalisasi jika ada anggaran yang dinilai tidak perlu
dan tidak sesuai untuk kepentingan rakyat. Setelah mendengar penjelasan
anggota Dewan ini, masa kemudian membubarkan diri.

kirim ke teman | versi cetak 

Tidak ada komentar yang masuk mengenai

Formulir Komentar |