Sikat Mafia Hukum, DPR & Pemerintah Harus Pioritaskan UU KY
Selasa, 15 Desember 09 - diposting oleh : admin

Jakarta
- Pemerintah berniat serius ingin memberantas mafia hukum. Tapi
kritikan malah datang dari Komisi Yudisial (KY) terkait rencana itu.
Bila memang serius, segera bahas dan sahkan UU KY untuk mengawasi
lembaga peradilan.

"Ya
kalau mau memberantas mafia hukum harusnya DPR dan pemerintah sepakat
memprioritaskan untuk dibahas pada awal 2010," kata Ketua KY Busyro
Muqodas di kantornya, Jl Salemba Raya, Jakarta, Selasa (15/12/2009).

Pada
rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu,
lembaga pengawas peradilan ini memang dijanjikan untuk memperoleh
kewenangan lebih, yakni untuk memanggil paksa hakim bila hendak
dimintai keterangan.

"Kesimpulan waktu RDP jelas, bahwa KY akan diperkuat dan diperluas. Kita tinggal menunggu janjinya," jelas Busyro.

Pastinya dengan kewenangan untuk memanggil paksa, para hakim tentu akan menghargai pemanggilan dari KY.

"UU
ini lebih powerfull. Masa Ombudsman bisa memaksa orang tapi KY nggak
bisa? Kami minta agar hakim juga bisa dilakukan upaya paksa apabila
dipanggil tidak datang," terangnya.(ndr/iy)

http://www.detiknews.com/read/2009/12/15/152423/1260528/10/sikat-mafia-hukum-dpr-pemerintah-harus-pioritaskan-uu-ky

kirim ke teman | versi cetak 

Tidak ada komentar yang masuk mengenai

Formulir Komentar |